SOSIALISASIS SECARA KOMPREHENSIF TERHADAP ISU-ISU STRATEGIS DIDALAM PENGATURAN PERATURAN PEMERINTAH

,

Dinas Kominfo Kota Sibolga | SIBOLGA – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Riszkanni Simanullang, S.H, beserta Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Hamdan Panjaitan, S.E menghadiri undangan rapat zoom meeting Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, dengan tema “Sosialisasi Secara Komprehensif Terhadap Isu-Isu Strategis Di Dalam Pengaturan Peraturan Pemerintah”, yang dilaksanakan di Ruangan Sibolga Command Center Kantor Wali Kota Sibolga, Kamis (17/03/2022) Pagi.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Dr. Drs. Bahtiar, M.Si, selaku narasumber pertama. Dalam laporannya, Ia menyampaikan bahwa, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI Joko Widodo pada Acara Rakornas Forkopimda Tanggal 13 November Tahun2019 lalu menyatakan bahwa, forkopimda memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam membangun pola hubungan yang harmonis antar unsur pimpinan di daerah guna mendukung pelaksanaan program kebijakan prioritas pemerintah, pembangunan nasional, menjamin iklim investasi yang kondusif, memelihara stabilitas politik dan keamanan di daerah serta sinergitas hubungan pusat dan daerah.

Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Drs. Nyoto Suwignyo, M.M, selaku narasumber kedua dalam arahannya menyampaikan bahwa, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian internal dari pembangunan nasional. Adapun sebagai narasumber ketiga Dr. Bahri, S.STP.,M.Si selaku Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, menambahkan bahwa APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah, dan berdasarkan pada ketentuan PUU. Sementara pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.